TEMPURAN, RAKA – Pemerintah diminta pemerintah fokus membangun infrastruktur pertanian untuk meningkatkan produktifitas pertanian dan mengurangi impor hasil pertanian yang sampai sekarang masih tergolong besar.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran, Ebot, Rabu (2/2), mengatakan pemerintah sebaiknya mulai memfokuskan penganggaran tahun 2011 untuk pembangunan seluruh infrastruktur sektor pertanian secara luas. "Anggaran harus dikonsentrasikan untuk pembangunan infrastruktur pertanian. Ini bukan berarti seluruh anggaran diplot ke Kementerian Pertanian ya, tapi anggaran di berbagai instansi pemerintah diarahkan untuk keperluan itu," katanya.
Infrastruktur yang perlu dibangun untuk mendukung kegiatan pertanian antara lain fasilitas produksi, jalan, listrik dan pengaturan air. Selain itu, dia menjelaskan, regulasi terkait pada sektor yang lain juga perlu disesuaikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pertanian beserta industri hilirnya. "Kalau infrastrukturnya diperbaiki, saya yakin dalam satu tahun dampaknya akan sudah bisa terlihat, produksinya pasti meningkat dan hasil lebih bisa bersaing," katanya.
Impor hasil pertanian sampai sekarang masih tergolong besar. Karena untuk menekan tingginya nilai impor, salah satu solusinya dengan mneingkatkan pembangunan pada sektor pertanian. Pemerintah pusat dan daerah tidak boleh diam dalam mengatasi permasalahan petani. Solusi sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dalam upaya menerapkan pertanian modern. “Permasalahan petani mulai pupuk langka, bibit unggul, infrastruktur pertanian buruk sampai harga jual yang selalu berfluktuatif membuat petani seperti berjudi, untung-untungan,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian harus diutamakan untuk memperlancar laju perekonomian warga di pedesaan sekaligus meminimalkan biaya transportasi petani. “Out putnya, perputaran uang di perkotaan akan selalu menggeliat. Jika masyarakat tidak berdaya, jangan harap bisa diajak serta dalam pembangunan daerah, apalagi diminta berkontribusi,” katanya. Kepemilikan lahan pertanian yang semakin sempit, imbuhnya, membutuhkan perhatian serius pemerintah. Tidak lagi memenuhi skala ekonomi, kecuali bertani secara kelompok agar lebih ekonomis, efesien dan efektif.
Menurutnya, hal yang tidak kalah pentingnya adalah kesadaran masyarakat untuk merubah pola pikir. Memang tidak gampang, tapi dengan seringnya Dinas Pertanian melakukan sosialisasi, diyakini petani akan menerimanya. “Jenis komoditi tidak perlu terlalu banyak, yang penting ada jaminan harga jual. Artinya, pemasarannya dibuka oleh pemda, kalau perlu dibuat perdanya,” pungkasnya. (aw)
